INITIMUR.ID, Kupang | Kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan stunting menjadi perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma.
Karena itu, berbagai upaya untuk pengentasan atas persoalan tersebut digenjot oleh pemerintahan Melki-Johni, agar masyarakat NTT bisa merasakan kerja-kerja konkret dari pemerintahan saat ini.
Terkait hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendeteksi berbagai persoalan utama yang dinilai menjadi sumber terhambatnya penyelesaian persoalan-persoalan dimaksud.
Dalam acara coffee morning bersana wartawan pada Jumat (23/5/2025) pagi, Kepala Dinas Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Benyamin Nahak, M.T., mengungkapkan bahwa Dinas PUPR NTT telah mendeteksi sekurang-kurangnya lima persoalan utama yang menghambat penyelesaian persoalan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting di NTT.
Pria yang akrab disapa Beny Nahak tersebut menyebut, persoalan pertama yang ditemukan adalah belum optimalnya jaringan irigasi. Kata dia, dari total luas lahan kurang lebih 360 ribu hektare yang ada di NTT, irigasi yang berfungsi baik masih sangat terbatas.
“Jika kita sentuh mulai dari bangunan utama, primer, sekunder dan tersier secara baik dan jika rata-rata kinerjanya sudah di atas 75% saja, maka akan mendukung peningkatan indeks tanam,” katanya. Selain itu, kata dia, dengan tambahan alsitan dari dinas pertanian, tentu akan mendukung peningkaan produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di NTT.
Persoalan lain yang ditemukan adalah minimnya ketersediaan air baku. Menurut Beny, hal ini disebabkan karena musim hujan yang pendek. Untuk mengatasi krisis air ini, Dinas PUPR NTT memiliki target untuk membangun satu embung di setiap desa
“NTT hanya punya curah hujan rata-rata selama empat bulan per tahun. Karena itu kami mendorong pembangunan bendungan, bendung, embung, dan pemanfaatan air tanah untuk atasi krisis air baku,” terangnya.
Persoalan selanjutmya, beber Beny, adalah konektivitas jalan yang masih terbatas. Jalan provinsi sepanjang lebih dari 2.600 km belum seluruhnya mantap. Sementara, untuk menghubungkan permukiman penduduk dengan sentra-sentra pangan, dibutuhkan akses jalan yang lancar.
“Kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.600 kilometer dan jalan kabupaten sepanjang 19.000 kilometer masih di bawah 75%. Berbeda dengan kemantapan jalan nasional sekitar 2.000 kilometer rata-rata mencapai 95%. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi mulai dari kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat dan dunia usaha agar bersama-sama menangani ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak, bahkan belum sama sekali dibangun,” keluhnya.
Karena itu, Dinas PUPR NTT menargetkan selama 5 tahun ini untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi harus di atas 75% agar distribusi pangan bisa lancar, juga dengan biaya yang lebih murah.
Selanjutnya Beny mengatakan bahwa cakupan layanan air minum yang belum maksimal, juga menjadi salah satu persoalan di NTT.
“Cakupan layanan air minum kita baru menyentuh 88% dari target nasional 95%. Meski sumber air sudah dibangun dan dialirkan, sambungan langsung ke rumah-rumah masih kurang. Ini perlu kerja sama antara pemerintah, BUMD air minum, dan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, tingginya angka rumah tidak layak huni di NTT menjadi salah satu persoalan yang juga harus segera diselesaikan. Kebutuhan rumah layak huni di NTT diperkirakan mencapai 450 ribu unit.
“Ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan gizi masyarakat. Kami ingin perbaikan rumah jadi bagian dari strategi turunkan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas, Beny mengatakan bahwa Dinas PUPR akan berkolaburasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran.
Pada kesempatan itu Beny juga meminta para awak media untuk mengawal proses pembangunan infrastruktur di NTT agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga dengan hasil yang berkualitas.***